Sosialisai Partisipasi Pemilukada Surabaya.

Surabaya Aufklarung - Tingginya angka golput karena rendahnya tingkat partisipasi masyarakat baik dalam setiap pemilu nasional maupun pemilukada di daerah-daerah mendorong lembaga lembaga pemerintah untuk terus gencar melaksanakan sosialisasi tentang pemilihan umum di masyarakat. Senin siang di daerah Kapasan Dalam tepat di kelurahan, sekitar 60 warga begitu antusias mendengarkan paparan materi seminar yang bertajuk “ Peran Partai Politik Dalam Partai Politik Masyarakat” yag diadakan atas kerjasama Departemen Dalam Negeri dan Sinar Rakyat Indonesia bertempat di kelurahan Kapasan (17/05).  

Dalam acara seminar sosialisasi partisipasi politik masyarakat menghadirkan Idhar.S.psi selaku Direktur PUSDEK (Pusat Studi untuk Demokrasi Ekonomi dan Keadilan Sosial) dan Panwaslu Kecamatan M. Ramli.

Masyarakat begitu antusias ketika mendengar pemaparan Idhar.S.psi tentang bagaimana dan kenapa partisipasi masyarakat dalam berpolitik semakin lemah dan cenderung acuh tak acuh. Suasana sosialisasi terlihat begitu santai dan beberapa kali ditimpali dengan celotehan yang memang banyak didominasi oleh Ibu-ibu itu. Contoh ketika sesi pertanyaan dan diskusi mengenai partisipasi masyarakat “ Pak apa boleh kita menerima duit dari partai politik atau calon walikota?” ujar Marwati seorang peserta Sosialisasi. Mendengar pertanyaan itu spontan para peserta lainya tertawa karena pertanyaan ibu tadi. 

Menurut Idhar, direktur PUSDEK kondisi masyarakat yang semakin apatis terhadap politik dan pemilu pada umumnya adalah efek warisan dari orde baru selama 32 tahun. “ jadi kenapa orang sekarang tidak partisipatif dalam setiap pemilu, ya itu karena selama 32 tahun di jaman orde baru masyarakat mendapat kekangan kebebasan dalam berpolitik karena partai dirampingkan hanya menjadi 3 partai saja.” Tegas Idhar.

Masih menurut Idhar fungsi partai yang tidak berjalan dan tidak pernah berada di tengah-tengah masyarakat membuat masyarakat begitu apolitis dengan berbagai pemilu yang ada. “ partai yang seharusnya mampu memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Ternyata tidak mampu melaksanakan fungsinya sebagai mestinya. Jadi seharusnya partai bisa meniru partai yang pernah ada dan begitu aktif memberikan pendidikan politik dan menyerap aspirasi dari masyarakat seperti pada pemilu tahun 1955.” Katanya. 

Masyarakat menurut Idhar harus berani bertidak dengan melakukan kontrak kontrak politik terhadap calon-calon walikota dan kandidat. Dan jangan sampai golput meskipun golput merupakan hak setiap warga.

Selain membahas tentang partisipasi politik, dalam seminar itu juga disinggung soal DPT yang masih acak-acakan. Idhar menjelaskan bahwa terjadi keamburadulan DPT bukanlah sepenuhnya kesalahan masyarakat yang tidak mau mendaftar atau yang belum terdaftar. Hal senada ternyata dibenarkan oleh seorang peserta seminar yang mengamini dari narasumber “ memang benar yang terjadi selama ini, bagaimana mungin seorang yang telah meninggal masih terncatat dalam DPT. Masyarakat tentu tidak bisa disalahkan dengan itu. Untuk mengurus pemberitahuan seharusnya kita cukup memberitahukan kepada perangkat desa, namun kenyataannya kita harus melaporkan ke puskesmas dan membayar pula. Itu yang akhirnya menyebabkan warga enggan untuk melaporkan daftar anggota yang meninggal itu.” Keluh Edy.

Dalam pemilukada Surabaya nanti akan terjadi perubahan tata cara pelaksanaan pemilihan kembali pada system coblosan lagi. “ pemilukada Surabaya ini akan kembali lagi memaki coblosan bukan contreng pada pemilu sebelumnya karena ini merupakan perintah dari KPU.” Ujar M. Ramli Panwaslu Kecamatan yang turut hadir dalam sosialisasi itu. (HQ)